Gabungan Kontraktor Muba Demo DPRD Dan Tuntut Pj Bupati Segera Bayar Mereka
Aksi yang dimotori oleh empat aktivis terkemuka dan terkenal vokal di Kabupaten Muba, khususnya di kota Sekayu yaitu: Satoto Waliun, Alamsyah alias Ustad Coy, Andip Apriansyah, dan Joni Mancis, plus seorang aktivis muda yang selalu bersuara lantang dan garang Rahmat Hayat alias Midun.
Sejak berangkat dari titik kumpul di Lapangan STIER mereka sudah terdengar "ganas dan beringas" menyampaikan orasinya di sepanjang jalan, darah mereka mendidih meski cuaca mendung dan udara dingin, suara mereka lantang dan garang.
Ustad Coy dalam orasinya mengatakan:
"Pejabat BPKAD kalau tidak tau bekerja berhenti saja, ajukan surat pengunduran diri, hutang Muba lebih setengah triliun".
"Kami minta jawaban Pj Bupati Muba sebagai penanggung Jawab APBD Muba 2024, anda harus jawab, jangan sembunyi, jangan penakut, jangan kaya banci, kalau tidak, mundur saja !" Satoto Waliun menimpali.
"Kepada Kemendagri, hari ini pecatlah Pj Bupati Sandi Fahlepi, dia bukan orang Muba, tidak peduli dengan Muba. Kami minta Tim TAPD segera proses piutang kontraktor, jangan dulu lelang proyek, jangan dulu bagi-bagi fee proyek, nanti KPK hajar kamu" Andip Apriyansyah menambahkan.
Dalam surat edaran aksinya, massa aksi menuntut:
1. Pj Bupati agar tidak melelangkan APBD Muba 2025 sebelum Bupat/Wakil Bupati terpilih dilantik.
2. Pemkab Muba agar segera upayakan pembayaran proyek kelpada kontraktor dan TPP ASN dan lainnya.
3. Percepat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait defisit keuangan Muba.
4. DPRD agar memberikan rekomendasi kepada Pj Bupati Muba, untuk mewujudkan tuntutan-tuntutan di atas demi wujudkan kondusifitas daerah.
Setelah melakukan aksi damai di depan kantor Bupati, mereka segera melanjutkan aksinya di halaman kantor DPRD, karena Pj Bupati dan Sekda tidak berada di kantor.
Dihalaman kantor DPRD kedatangan massa aksi disambut oleh puluhan anggota Dewan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muba- Afitni Junaidi Gumay, S.E.
Menanggapi tuntutan massa aksi yang disuarakan dalam orasinya, Afitni menanggapi dengan mengatakan:
"Kami telah menyampaikan agar hal-hal yang terjadi di Muba jangan menimbulkan kegaduhan terutama berkaitan dengan APBD. Kami fungsinya adalah pengawasan, kemarin sudah kami sampaikan kepada Pj Bupati dan Sekda agar jangan ada rangkap jabatan yang membuat beban berat bagi SDM, masih banyak pejabat yang pintar" terangnya.
"Mengenai pembayaran (pencairan) proyek, sudah kami panggil Sekda dan Kepala BPKAD, jawaban mereka sama, yaitu belum ditransfer pemerintah pusat (kemenkeu). Kami juga tidak bisa memaksa pemerintah pusat. Kami belum tau hari ini sudah ditransfer atau belum, karena 30 Desember kemarin belum. Kalau Januari ini sudah turun, kami minta segera bayar piutang kontraktor. Kami akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah jangan sampai Muba ini jadi sorotan. Alhamdulillah Muba tidak minus tidak seperti kabupaten-kabupaten yang lain, hanya saja terlambat kirim," imbuhnya.
Setelah mendengar penyampaian dan tanggapan dari Ketua DPRD Muba massa aksipun menyudahi aksi mereka dan kembali ke tempat mereka masing-masing dengan perasaan sedikit lega. (ags)
Post a Comment